TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL INDONESIA

Abstract

Pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia saat ini belum merata. Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2016, pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia sebesar 5,18%, namun di beberapa daerah di Indonesia masih terjadi pertumbuhan ekonomi negatif yaitu di Papua dan Kalimantan Timur, sedangkan daerah yang pertumbuhan ekonominya kurang dari 4% adalah Papua Barat, Kepulauan Babel, Jambi, Riau, dan Aceh. Kesenjangan ini telah direspon positif oleh pemerintah pusat dalam bentuk program pengembangan koridor ekonomi Indonesia melalui pembangunan infrastruktur sebanyak 226 proyek yang digolongkan dalam proyek strategis nasional. Selain itu, di akhir tahun 2025 diharapkan telah tercapai penerapan teknologi tinggi untuk pembangunan berkelanjutan sesuai dengan dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui hambatan dan tantangan dalam mewujudkan infrastruktur yang didasarkan pada penelaahan berbagai dokumen yang terkait. Pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan tujuan tersebut diatas didasarkan pada pengetahuan dari berbagai dokumen yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap obyek kajian. Beberapa temuan yang diperoleh adalah untuk mencapai target penyediaan infrastruktur sebagaimana tersebut diatas, masih terdapat berbagai kendala diantaranya adalah: (a) tingginya persoalan korupsi atau suap dalam proyek konstruksi yang mencapai ± 9,1%, (b) belum terformulasinya konsep pembangunan berkelanjutan di tingkat praktis, (c) beragamnya pengetahuan penyedia jasa tentang prinsip berkelanjutan, (d) persoalan kapasitas stake holder yang terlibat dalam proyek konstruksi, dan (e) persoalan regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip pembangunan berkelanjutan.